• BREAKING NEWS
  • REAL MADRID JUARA COPA DEL REY USAI TAKLUKKAN BARCELONA 2-1BREAKING NEWS
  • HANURA BATAL USUNG WIN-HTBREAKING NEWS
  • EMIR MOEIS DIVONIS 3 TAHUN PENJARABREAKING NEWS
  • PKS UTAMAKAN KOALISI DENGAN PARTAI ISLAMBREAKING NEWS
  • KPK: ANAS URBANINGRUM TERANCAM HUKUMAN BERATBREAKING NEWS
  • DISDIK DKI: UN DI JAKARTA SUDAH SIAP 100%BREAKING NEWS
  • KPK PERIKSA PETINGGI TV ONE DAN ANGGOTA POLRI TERKAIT KASUS ANASBREAKING NEWS
  • RANO KARNO DISEBUT TERIMA RP 2 MILIAR DARI WAWANBREAKING NEWS
  • PEMPROV DKI TARGETKAN SUNGAI BEBAS SAMPAH TAHUN 2015BREAKING NEWS
  • PANWASLU DESAK KPU SEGERA PUBLIKASIKAN PELANGGAR KAMPANYEBREAKING NEWS
  • KM 90 MACET TOTAL TANPA PENGAWASAN PIHAK YANG TERKAIT SEJAK KAMIS 27/08/14BREAKING NEWS
  • KM 90 TOL CIPULARANG KEMBALI AMBRUK SATU TRUK KONTAINER AMBLAS DI BAHU JALANBREAKING NEWS
  • BOEDIONO MASUK DAFTAR TERDAKWA SAKSI CENTURYBREAKING NEWS
  • BAYERN MUNCHEN JUARA BUNDESLIGABREAKING NEWS
  • WIRANTO KLAIM HANURA BERSIH DARI KORUPSIBREAKING NEWS
  • PRABOWO SUBIANTO OPTIMIS JADI PRESIDENBREAKING NEWS
  • 20 TENTARA YAMAN TEWAS DALAM SERANGAN AL-QAEDABREAKING NEWS
  • TURKI BLOKIR AKSES JEJARING SOSIAL TWITTERBREAKING NEWS
  • PKS: KUALITAS SBY LEBIH BAIK DARI JOKOWIBREAKING NEWS
  • PDIP JATIM RESTUI RISMA GANTIKAN JOKOWI DI JAKARTABREAKING NEWS
HOME  »  NASIONAL  »  HUKUM

Selasa, 16 April 2013 18:43 WIB

Pengadaan Ujian Nasional Berbau Korupsi

  • Views: 658
  • Komentar:
Pengadaan Ujian Nasional Berbau Korupsi

WartaNews, Jakarta - Koordinator investigasi dan advokasi lembaga nirlaba Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Ucok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut dugaan korupsi dalam penggandaan soal Ujian Nasional tahun ini.

Menurut dia, proyek itu cuma akal-akalan beberapa pihak buat mengeruk uang negara.

"KPK jangan keduluan oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dipimpin oleh Inspektorat. Karena nanti bisa hilang semua datanya. KPK mesti bekerja lebih dulu buat mencari adanya penyimpangan di proses tender UN di Kemendikbud," kata Ucok kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/4).

Ucok menuding, setiap tahun ada pengaturan tender di lembaga pimpinan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh itu. Menurut dia, sebagian besar proyek yang ada Kemendikbud sudah diatur pemenangnya.

"Dari proses tender tidak adil. Karena pemenang tender adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan harga tinggi. Padahal ada beberapa perusahaan yang menawarkan harga rendah dan kapasitas baik tapi dikalahkan," ujar Ucok.

Namun sayang, saat ditanya indikasi soal siapa saja pejabat Kemendikbud terlibat permainan proyek itu, Ucok tidak mau menjelaskan rinci. Pun ketika disinggung apakah ada politikus terlibat pengaturan proyek itu, lagi-lagi Ucok tidak menyebutkan secara jelas dan gamblang.

Penggandaan dan distribusi bahan ujian nasional di 11 provinsi mengalami masalah. Pemenang proyek itu, PT Ghalia Indonesia Printing, tak bisa memenuhi tenggat sehingga pelaksanaan ujian nasional di wilayah Indonesia tengah itu terpaksa diundur. Semula ujian nasional dijadwalkan digelar mulai kemarin. Karena terjadi masalah ini, pelaksanaan tes itu diundur menjadi Kamis depan.

“Saya minta tim investigasi mempelajari tender dari awal,” kata Nuh. Ia juga siap pasang badan atas kisruh ini. “Kendati masalah ada di percetakan, saya siap bertanggung jawab,” katanya.

Menurut Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, tender ujian nasional itu sebenarnya sudah terlihat bermasalah sejak awal dan terindikasi korupsi. Misalnya, kata Uchok, PT Ghalia sebenarnya telah diketahui tidak kompeten. “Pemenang lelang seperti sudah ditentukan,” katanya.

Anggota Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Dedi Suwendi Gumelar, juga mencium adanya aroma kecurangan dalam tender bahan ujian nasional itu. Karena itu, kata dia, dalam waktu dekat Komisi Pendidikan akan memanggil Menteri Nuh untuk menjelaskan masalah ini. “Presiden juga harus mengevaluasi menteri ini,” katanya.

Direktur Utama PT Ghalia, Hamzah Lukman, mengakui perusahaannya belum berpengalaman dalam menggarap bahan ujian nasional untuk 11 provinsi. Hamzah mengatakan pihaknya kesulitan melakukan pekerjaan ini. “Jumlah naskahnya memang lebih banyak dan bervariasi,” ujarnya. (*/tok)

QR Code

Scan untuk membuka halaman ini di smartphone Anda

QR Code

Video

Advertisement