• BREAKING NEWS
  • RYAN GIGGS GANTIKAN POSISI DAVID MOYESBREAKING NEWS
  • POLISI SEGERA PANGGIL KEPALA SEKOLAH JISBREAKING NEWS
  • KONFLIK PPP TAK PENGARUHI PENCAPRESAN PRABOWOBREAKING NEWS
  • PKL SERBU KANTOR RIDWAN KAMILBREAKING NEWS
  • KPK DIDESAK UNTUK USUT BCABREAKING NEWS
  • GAGAL NYAPRES, RHOMA IRAMA JADI RAJA DANGDUT LAGIBREAKING NEWS
  • HADI POERNOMO DICEGAH KE LUAR NEGERIBREAKING NEWS
  • MANCHESTER UNITED RESMI PECAT DAVID MOYESBREAKING NEWS
  • REAL MADRID JUARA COPA DEL REY USAI TAKLUKKAN BARCELONA 2-1BREAKING NEWS
  • HANURA BATAL USUNG WIN-HTBREAKING NEWS
  • EMIR MOEIS DIVONIS 3 TAHUN PENJARABREAKING NEWS
  • PKS UTAMAKAN KOALISI DENGAN PARTAI ISLAMBREAKING NEWS
  • KPK: ANAS URBANINGRUM TERANCAM HUKUMAN BERATBREAKING NEWS
  • DISDIK DKI: UN DI JAKARTA SUDAH SIAP 100%BREAKING NEWS
  • KPK PERIKSA PETINGGI TV ONE DAN ANGGOTA POLRI TERKAIT KASUS ANASBREAKING NEWS
  • RANO KARNO DISEBUT TERIMA RP 2 MILIAR DARI WAWANBREAKING NEWS
  • PEMPROV DKI TARGETKAN SUNGAI BEBAS SAMPAH TAHUN 2015BREAKING NEWS
  • PANWASLU DESAK KPU SEGERA PUBLIKASIKAN PELANGGAR KAMPANYEBREAKING NEWS
  • KM 90 MACET TOTAL TANPA PENGAWASAN PIHAK YANG TERKAIT SEJAK KAMIS 27/08/14BREAKING NEWS
  • KM 90 TOL CIPULARANG KEMBALI AMBRUK SATU TRUK KONTAINER AMBLAS DI BAHU JALANBREAKING NEWS
HOME  »  NASIONAL  »  POLITIK

Selasa, 26 Februari 2013 04:31 WIB

Keberadaan Ormas Sangat Vital dalam Konteks Pembangunan Bangsa

  • Views: 494
  • Komentar:
Keberadaan Ormas Sangat Vital dalam Konteks Pembangunan Bangsa

WartaNews-Jakarta - Rancangan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) tinggal selangkah lagi akan disempurnakan untuk disahkan menjadi UU Ormas oleh DPR.

Namun, tidak sedikit anggaran yang dihabiskan untuk melakukan studi dan menyiapkan anggaran di lingkungan pemerintah sejak tahun 2000-an. Karena itu, wajar jika harapan masyarakat begitu besar terhadap hasil RUU Ormas yang komprehensif namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam berkumpul dan berserikt.

Direktur Sosial Politik The Jakarta Institute, La Ode Ahmadi mengatakan, perkembangan Ormas begitu pesat di negeri ini. Keberadaan Ormas dirasa sangat vital dalam konteks pembangunan bangsa. Perannya baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti mengawal perjalanan bangsa yang kini sudah dihuni sekitar 250 juta jiwa manusia ini.

"Namun yang perlu diperhatikan dalam RUU Ormas ini adalah terkait keberadaan Ormas atau LSM asing. Hal ini mengingat akan berimplikasi terhadap pengaruh asing, yang pada gilirannya akan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata La Ode pada acara diskusi publik bertajuk 'Membedah RUU Ormas dalam Perspektif Hukum dan Sosial Demi Kedaulatan NKRI' di Jakarta, Senin (25/2).

Ia menilai, pengaturan terhadap Ormas asing dalam RUU Ormas harus secara kompleks dan menyeluruh, hal ini dalam artian, mesti ada pembatasan dan pengawasan yang ketat terhadap Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM)  asing yang diatur secara tegas oleh UU. Sebab, lanjutnya, hal itu sejalan dengan RUU Ormas yang akan disahkan menjadi UU.

"Perlu dibatasi Ormas asing. Juga perlu didasarkan pada tiga klasifikasi yang diatur dalam RUU Ormas itu sendiri," jelasnya.

Pertama, kata dia, disepakati bahwa salah satu batasan Ormas atau lembaga asing di Indonesia adalah harus sudah berbadan hukum asing. Kedua, lanjutnya, pengaturan teharap warga negara asing (WNA) yang berafiliasi dengan negara lain. "Ketiga, pengaturan terhadap WNA yang boleh mendirikan yayasan di Indonesia," jelasnya.

La Ode menambahkan, UU Yayasan harus sebaiknya diamandemen kembali.  Sebab, aturan main yang juga diatur dalam RUU Ormas ini adalah setiap lembaga asing atau lembaga nasional yang berafiliasi asing harus melaporkan pendanaannya. Disebutkan berdasarkan analisis PPATK, jumlah dana untuk Ormas-Ormas itu ternyata cukup fantastis. Model transiknya selama ini ada dua, yakni melalui perbankan dan sistem cash and carry. Bila ada Ormas asing yang ingin beroprasi di Indonesia maka mereka harus mendapa izin operasional.

Selain itu, kata dia, aktivitas mereka juga harus sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan mempercepat pengesahan RUU Ormas yang ada, dimaksudkan untuk mendorong terciptanya masyarakat madani yang dapat memberikan kontrol terhadap pemerintah, sekaligus menyelamatkan NKRI dari intervensi asing. (ipk)

QR Code

Scan untuk membuka halaman ini di smartphone Anda

QR Code

Video

Advertisement