Advertisement

Keberadaan Ormas Sangat Vital dalam Konteks Pembangunan Bangsa

  • Komentar:
  • View: 558
Keberadaan Ormas Sangat Vital dalam Konteks Pembangunan Bangsa
WartaNews-Jakarta - Rancangan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) tinggal selangkah lagi akan disempurnakan untuk disahkan menjadi UU Ormas oleh DPR.

Namun, tidak sedikit anggaran yang dihabiskan untuk melakukan studi dan menyiapkan anggaran di lingkungan pemerintah sejak tahun 2000-an. Karena itu, wajar jika harapan masyarakat begitu besar terhadap hasil RUU Ormas yang komprehensif namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam berkumpul dan berserikt.

Direktur Sosial Politik The Jakarta Institute, La Ode Ahmadi mengatakan, perkembangan Ormas begitu pesat di negeri ini. Keberadaan Ormas dirasa sangat vital dalam konteks pembangunan bangsa. Perannya baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti mengawal perjalanan bangsa yang kini sudah dihuni sekitar 250 juta jiwa manusia ini.

"Namun yang perlu diperhatikan dalam RUU Ormas ini adalah terkait keberadaan Ormas atau LSM asing. Hal ini mengingat akan berimplikasi terhadap pengaruh asing, yang pada gilirannya akan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata La Ode pada acara diskusi publik bertajuk 'Membedah RUU Ormas dalam Perspektif Hukum dan Sosial Demi Kedaulatan NKRI' di Jakarta, Senin (25/2).

Ia menilai, pengaturan terhadap Ormas asing dalam RUU Ormas harus secara kompleks dan menyeluruh, hal ini dalam artian, mesti ada pembatasan dan pengawasan yang ketat terhadap Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM)  asing yang diatur secara tegas oleh UU. Sebab, lanjutnya, hal itu sejalan dengan RUU Ormas yang akan disahkan menjadi UU.

"Perlu dibatasi Ormas asing. Juga perlu didasarkan pada tiga klasifikasi yang diatur dalam RUU Ormas itu sendiri," jelasnya.

Pertama, kata dia, disepakati bahwa salah satu batasan Ormas atau lembaga asing di Indonesia adalah harus sudah berbadan hukum asing. Kedua, lanjutnya, pengaturan teharap warga negara asing (WNA) yang berafiliasi dengan negara lain. "Ketiga, pengaturan terhadap WNA yang boleh mendirikan yayasan di Indonesia," jelasnya.

La Ode menambahkan, UU Yayasan harus sebaiknya diamandemen kembali.  Sebab, aturan main yang juga diatur dalam RUU Ormas ini adalah setiap lembaga asing atau lembaga nasional yang berafiliasi asing harus melaporkan pendanaannya. Disebutkan berdasarkan analisis PPATK, jumlah dana untuk Ormas-Ormas itu ternyata cukup fantastis. Model transiknya selama ini ada dua, yakni melalui perbankan dan sistem cash and carry. Bila ada Ormas asing yang ingin beroprasi di Indonesia maka mereka harus mendapa izin operasional.

Selain itu, kata dia, aktivitas mereka juga harus sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan mempercepat pengesahan RUU Ormas yang ada, dimaksudkan untuk mendorong terciptanya masyarakat madani yang dapat memberikan kontrol terhadap pemerintah, sekaligus menyelamatkan NKRI dari intervensi asing. (ipk)
Advertisement
Advertisement
KOTAK HITAM MH17 AKHIRNYA DIKETEMUKAN
BREAKING NEWS
MIROSLAV KLOSE PENSIUN TAHUN 2015
BREAKING NEWS
GEMPA 5,3 SR GUNCANG SULAWESI TENGGARA
BREAKING NEWS
JERMAN JUARA PIALA DUNIA 2014
BREAKING NEWS
PRABOWO-HATTA UNGUL ATAS JOKOWI DI LUAR NEGERI
BREAKING NEWS
TRUK BERMUATAN MIRAS TERBALIK DI TOL CIKAMPEK
BREAKING NEWS
POLDA HATI-HATI SELIDIKI KETERLIBATAN GURU JIS
BREAKING NEWS
CHELSEA RESMI BOYONG DIEGO COSTA
BREAKING NEWS
LOYALIS SADDAM BUNUH SEORANG HAKIM
BREAKING NEWS
IRAN KECAM HUKUM SAUDI
BREAKING NEWS