• BREAKING NEWS
  • REAL MADRID JUARA COPA DEL REY USAI TAKLUKKAN BARCELONA 2-1BREAKING NEWS
  • HANURA BATAL USUNG WIN-HTBREAKING NEWS
  • EMIR MOEIS DIVONIS 3 TAHUN PENJARABREAKING NEWS
  • PKS UTAMAKAN KOALISI DENGAN PARTAI ISLAMBREAKING NEWS
  • KPK: ANAS URBANINGRUM TERANCAM HUKUMAN BERATBREAKING NEWS
  • DISDIK DKI: UN DI JAKARTA SUDAH SIAP 100%BREAKING NEWS
  • KPK PERIKSA PETINGGI TV ONE DAN ANGGOTA POLRI TERKAIT KASUS ANASBREAKING NEWS
  • RANO KARNO DISEBUT TERIMA RP 2 MILIAR DARI WAWANBREAKING NEWS
  • PEMPROV DKI TARGETKAN SUNGAI BEBAS SAMPAH TAHUN 2015BREAKING NEWS
  • PANWASLU DESAK KPU SEGERA PUBLIKASIKAN PELANGGAR KAMPANYEBREAKING NEWS
  • KM 90 MACET TOTAL TANPA PENGAWASAN PIHAK YANG TERKAIT SEJAK KAMIS 27/08/14BREAKING NEWS
  • KM 90 TOL CIPULARANG KEMBALI AMBRUK SATU TRUK KONTAINER AMBLAS DI BAHU JALANBREAKING NEWS
  • BOEDIONO MASUK DAFTAR TERDAKWA SAKSI CENTURYBREAKING NEWS
  • BAYERN MUNCHEN JUARA BUNDESLIGABREAKING NEWS
  • WIRANTO KLAIM HANURA BERSIH DARI KORUPSIBREAKING NEWS
  • PRABOWO SUBIANTO OPTIMIS JADI PRESIDENBREAKING NEWS
  • 20 TENTARA YAMAN TEWAS DALAM SERANGAN AL-QAEDABREAKING NEWS
  • TURKI BLOKIR AKSES JEJARING SOSIAL TWITTERBREAKING NEWS
  • PKS: KUALITAS SBY LEBIH BAIK DARI JOKOWIBREAKING NEWS
  • PDIP JATIM RESTUI RISMA GANTIKAN JOKOWI DI JAKARTABREAKING NEWS
HOME  »  NASIONAL  »  POLITIK

Rabu, 02 Januari 2013 14:30 WIB

DPR Setuju Biaya Nikah Gratis

  • Views: 822
  • Komentar:
DPR Setuju Biaya Nikah Gratis

WartaNews-Jakarta - Wacana Kementerian Agama RI menggratiskan biaya nikah sepertinya akan berjalan mulus. Sebab, usul tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari Komisi VIII DPR RI yang membidangi keagamaan.

Anggota Komisi VIII DPR, Ali Maschan Moesa mengatakan, gagasan dari Kemenag soal biaya nikah gratis dinilai cukup bagus. Ia mengatakan, Komisi VIII menunggu hasil kajian dari internal Kemenag yang hingga sekarang belum final. "Secara umum, gagasan Kemenag itu oke. Tapi kita tunggu paparan lebih rinci dari mereka," kata Ali Maschan.

Politikus Partai Kebangikan Bangsa itu mengatakan, pembebasan biaya nikah ini bisa menjadi solusi atas maraknya laporan soal pungutan liar (pungli) nikah. Selama ini, lanjut dia, pengawasan dari Kemenag terhadap penarikan biaya nikah di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Indonesia masih lemah.

Penggratisan biaya nikah, lanjutnya, harus diikuti pengawasan internal yang baik. Sebab, kata dia, jika tidak dilakukan, maka dikhawatirkan aturan pembebasan biaya nikah hanya berjalan di atas kertas. Dalam pelaksanaannya, masih saja ada oknum penghulu yang menerima uang dari keluarga mempelai.

Terkait wacara pemberian tunjangan khusus kepada para penghulu, Ali Maschan sedikit keberatan. Dia mengatakan, penghulu sudah berstatus PNS dan mendapatkan gaji dari negara. Dengan gaji tersebut, penghulu memiliki kewajiban untuk melayani pencatatan nikah.

Ia mengatakan, pihaknya belum menghitung berapa besar beban APBN untuk mendanai tunjangan khusus penghulu tersebut. Yang pasti, untuk anggaran APBN 2013 ini tidak ada alokasi untuk tunjangan khusus penghulu di pos Kemenag. Jika memang ada kesepakatan soal tunjangan, kemungkinan besar dialokasikan pada 2014.

Menurutnya, perlu ditegaskan lagi tugas dari penghulu atau pencatat nikah yang tersebar di setiap KUA bahwa tugas mereka bukan mengawinkan, tetapi hanya mencatat pernikahan. "Jadi mencatatnya di kantor (KUA). Setelah itu, proses pernikahannya diserahkan ke keluarga mempelai," tuturnya.

Sekedar informasi, sebelumnya Kemenag menggodok skema baru pembiayaan pernikahan di level KUA. Poin pentingnya antara lain adalah menghapus biaya nikah yang hanya Rp 30 ribu per pasangan. Biaya ini dihapus sekalian karena rawan praktik pungli. Banyak laporan jika pasangan yang menikah ditarik biaya hingga Rp 500 ribu dengan alasan ini dan itu. Saking besarnya pungli di KUA ini, nominalnya ditaksir Rp 1,2 triliun.

Selain menghapus biaya nikah, Kemenag menggodok sistem tunjangan khusus penghulu. Tunjangan ini diberikan kepada penghulu yang menikahkan pasangan di hari libur dan di luar KUA. Besaran tunjangan ini adalah Rp 500 ribu per pasangan dan diambilkan dari APBN. Rincian tunjangan ini adalah Rp 110 ribu untuk transpor lokal dan Rp 390 ribu untuk ongkos paket khotbah dan doa nikah. (ipk)

QR Code

Scan untuk membuka halaman ini di smartphone Anda

QR Code

Video

Advertisement