• BREAKING NEWS
  • RYAN GIGGS GANTIKAN POSISI DAVID MOYESBREAKING NEWS
  • POLISI SEGERA PANGGIL KEPALA SEKOLAH JISBREAKING NEWS
  • KONFLIK PPP TAK PENGARUHI PENCAPRESAN PRABOWOBREAKING NEWS
  • PKL SERBU KANTOR RIDWAN KAMILBREAKING NEWS
  • KPK DIDESAK UNTUK USUT BCABREAKING NEWS
  • GAGAL NYAPRES, RHOMA IRAMA JADI RAJA DANGDUT LAGIBREAKING NEWS
  • HADI POERNOMO DICEGAH KE LUAR NEGERIBREAKING NEWS
  • MANCHESTER UNITED RESMI PECAT DAVID MOYESBREAKING NEWS
  • REAL MADRID JUARA COPA DEL REY USAI TAKLUKKAN BARCELONA 2-1BREAKING NEWS
  • HANURA BATAL USUNG WIN-HTBREAKING NEWS
  • EMIR MOEIS DIVONIS 3 TAHUN PENJARABREAKING NEWS
  • PKS UTAMAKAN KOALISI DENGAN PARTAI ISLAMBREAKING NEWS
  • KPK: ANAS URBANINGRUM TERANCAM HUKUMAN BERATBREAKING NEWS
  • DISDIK DKI: UN DI JAKARTA SUDAH SIAP 100%BREAKING NEWS
  • KPK PERIKSA PETINGGI TV ONE DAN ANGGOTA POLRI TERKAIT KASUS ANASBREAKING NEWS
  • RANO KARNO DISEBUT TERIMA RP 2 MILIAR DARI WAWANBREAKING NEWS
  • PEMPROV DKI TARGETKAN SUNGAI BEBAS SAMPAH TAHUN 2015BREAKING NEWS
  • PANWASLU DESAK KPU SEGERA PUBLIKASIKAN PELANGGAR KAMPANYEBREAKING NEWS
  • KM 90 MACET TOTAL TANPA PENGAWASAN PIHAK YANG TERKAIT SEJAK KAMIS 27/08/14BREAKING NEWS
  • KM 90 TOL CIPULARANG KEMBALI AMBRUK SATU TRUK KONTAINER AMBLAS DI BAHU JALANBREAKING NEWS
HOME  »  NASIONAL  »  POLITIK

Kamis, 11 April 2013 17:57 WIB

Eva Minta UU Militer di Revisi

  • Views: 315
  • Komentar:
Eva Minta UU Militer di Revisi

WartaNews-Jakarta - Komisi III DPR RI menerima laporan dari empat Keluarga tahanan korban kasus Lembaga Pemasyarakatan, Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

Menanggapi kehadiran empat Keluarga korban tersebut, Anggota Komisi III DPR, Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari setuju agar UU 31/1997 tentang Peradilan Militer direvisi.

"Revisi UU Peradilan Militer harus dipercepat. Karena akhir-akhir ini kasus-kasus yang melibatkan TNI bersifat tertutup dan kita nggak tahu," kata Eva dalam pertemuan di Gedung DPR, Kamis (11/4).

Dalam pertemuan itu, keluarga korban yang didampingi oleh Koordinator Kontras, Haris Azhar. Haris menyatakan, TNI harus bersedia menerima revisi UU Peradilan Militer jika memang dijiwai semangat reformasi. "Didorong ke pengadilan umum. UU Peradilan Militer sudah seharusnya dikoreksi," kata Haris.

Haris juga mengajak agar fokus kasus Cebongan tidak hanya dihentikan di peristiwa LP. Menurutnya, kasus di Hugo's Cafe mempunyai kaitan penting dan harus didalami lebih lanjut.

"Polda Yogya juga menghentikan proses hukum di Hugo's. Padahal ada proses yang lebih jauh yang bisa menggambarkan seperti apa kekerasan yang menimpa Heru Santoso," jelas Haris. (ipk)

QR Code

Scan untuk membuka halaman ini di smartphone Anda

QR Code

Video

Advertisement