• BREAKING NEWS
  • RYAN GIGGS GANTIKAN POSISI DAVID MOYESBREAKING NEWS
  • POLISI SEGERA PANGGIL KEPALA SEKOLAH JISBREAKING NEWS
  • KONFLIK PPP TAK PENGARUHI PENCAPRESAN PRABOWOBREAKING NEWS
  • PKL SERBU KANTOR RIDWAN KAMILBREAKING NEWS
  • KPK DIDESAK UNTUK USUT BCABREAKING NEWS
  • GAGAL NYAPRES, RHOMA IRAMA JADI RAJA DANGDUT LAGIBREAKING NEWS
  • HADI POERNOMO DICEGAH KE LUAR NEGERIBREAKING NEWS
  • MANCHESTER UNITED RESMI PECAT DAVID MOYESBREAKING NEWS
  • REAL MADRID JUARA COPA DEL REY USAI TAKLUKKAN BARCELONA 2-1BREAKING NEWS
  • HANURA BATAL USUNG WIN-HTBREAKING NEWS
  • EMIR MOEIS DIVONIS 3 TAHUN PENJARABREAKING NEWS
  • PKS UTAMAKAN KOALISI DENGAN PARTAI ISLAMBREAKING NEWS
  • KPK: ANAS URBANINGRUM TERANCAM HUKUMAN BERATBREAKING NEWS
  • DISDIK DKI: UN DI JAKARTA SUDAH SIAP 100%BREAKING NEWS
  • KPK PERIKSA PETINGGI TV ONE DAN ANGGOTA POLRI TERKAIT KASUS ANASBREAKING NEWS
  • RANO KARNO DISEBUT TERIMA RP 2 MILIAR DARI WAWANBREAKING NEWS
  • PEMPROV DKI TARGETKAN SUNGAI BEBAS SAMPAH TAHUN 2015BREAKING NEWS
  • PANWASLU DESAK KPU SEGERA PUBLIKASIKAN PELANGGAR KAMPANYEBREAKING NEWS
  • KM 90 MACET TOTAL TANPA PENGAWASAN PIHAK YANG TERKAIT SEJAK KAMIS 27/08/14BREAKING NEWS
  • KM 90 TOL CIPULARANG KEMBALI AMBRUK SATU TRUK KONTAINER AMBLAS DI BAHU JALANBREAKING NEWS
HOME  »  NASIONAL  »  NUSANTARA

Rabu, 20 Februari 2013 17:35 WIB

Verifikator Independen Jamkesmas Menuntut Untuk Diangkat Sebagai Karyawan BPJS

  • Views: 693
  • Komentar:
Verifikator Independen Jamkesmas Menuntut Untuk Diangkat Sebagai Karyawan BPJS

WartaNews-Jakarta - Lebih dari 1500 verifikator independen Jaminan Kesehatan Masyarakat mengadukan nasibnya ke DPR karena dikontrak selama enam tahun secara terus-menerus oleh Kementerian Kesehatan.

Mereka yang tergabung dalam Ikatan Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Masyarakat (IVI-JKM) mengadukan nasibnya yang tak kunjung diangkat sebagai pegawai tetap oleh negara ke Komisi IX DPR. Mereka ditemui oleh anggota Komisi IX, Poempida Hidayatulloh, di Gedung DPR, Rabu (20/2).

Ketua IVI-JKM, Asep Komarudin menjelaskan bahwa, para verifikator independen bertugas untuk memeriksa klaim Jamkesmas dari rumah sakit. Para verifikator di seluruh Indonesia sudah dipekerjakan sejak 2008 lalu. Oleh Kementerian Kesehatan, kata Asep, mereka diberi kontrak yang berakhir tiap tahun.

"Begitu setiap tahun. Diberi kontrak, habis pada akhir tahun, dan dikontrak lagi. Kita sudah masuk tahun keenam," jelas Asep.

Padahal, lanjutnya, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja hanya boleh diberi dua kali kontrak dan setelah itu wajib diangkat sebagai pegawai tetap lengkap dengan haknya. "Bila tidak diangkat, kami tak tenang bekerja terkait masa depan kami. Tanpa status pegawai tetap, hak kami untuk masa depan juga tak dijamin negara," tegasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, hampir seluruh verifikator sudah mengirimkan surat pengaduan mengenai hal itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun belum direspons. Dalam waktu dekat, pihaknya sedang menyusun rencana aksi di Jakarta memprotes keadaan itu.

"Kami merasa prihatin. Negara ingin menyehatkan masyarakat, akan tetapi para petugas di lapangan seperti kami justru tak diperhatikan," tukas Asep.

Sementara itu, menurut personil Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh menyatakan, Kementerian Kesehatan bisa dianggap melakukan penzoliman secara sistematis terhadap warga negara sendiri. Padahal para verifikator itu adalah ujung tombak suksesnya program Jamkesmas.

"Dan ingat, Kementerian Kesehatan bisa dianggap dan dilaporkan atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Masalah ini harus segera diselesaikan dengan solusi memenuhi permintaan teman-teman verifikator," tandas Politikus Partai Golkar itu. (ipk)

QR Code

Scan untuk membuka halaman ini di smartphone Anda

QR Code

Video

Advertisement