• BREAKING NEWS
  • HANURA BATAL USUNG WIN-HTBREAKING NEWS
  • EMIR MOEIS DIVONIS 3 TAHUN PENJARABREAKING NEWS
  • PKS UTAMAKAN KOALISI DENGAN PARTAI ISLAMBREAKING NEWS
  • KPK: ANAS URBANINGRUM TERANCAM HUKUMAN BERATBREAKING NEWS
  • DISDIK DKI: UN DI JAKARTA SUDAH SIAP 100%BREAKING NEWS
  • KPK PERIKSA PETINGGI TV ONE DAN ANGGOTA POLRI TERKAIT KASUS ANASBREAKING NEWS
  • RANO KARNO DISEBUT TERIMA RP 2 MILIAR DARI WAWANBREAKING NEWS
  • PEMPROV DKI TARGETKAN SUNGAI BEBAS SAMPAH TAHUN 2015BREAKING NEWS
  • PANWASLU DESAK KPU SEGERA PUBLIKASIKAN PELANGGAR KAMPANYEBREAKING NEWS
  • KM 90 MACET TOTAL TANPA PENGAWASAN PIHAK YANG TERKAIT SEJAK KAMIS 27/08/14BREAKING NEWS
  • KM 90 TOL CIPULARANG KEMBALI AMBRUK SATU TRUK KONTAINER AMBLAS DI BAHU JALANBREAKING NEWS
  • BOEDIONO MASUK DAFTAR TERDAKWA SAKSI CENTURYBREAKING NEWS
  • BAYERN MUNCHEN JUARA BUNDESLIGABREAKING NEWS
  • WIRANTO KLAIM HANURA BERSIH DARI KORUPSIBREAKING NEWS
  • PRABOWO SUBIANTO OPTIMIS JADI PRESIDENBREAKING NEWS
  • 20 TENTARA YAMAN TEWAS DALAM SERANGAN AL-QAEDABREAKING NEWS
  • TURKI BLOKIR AKSES JEJARING SOSIAL TWITTERBREAKING NEWS
  • PKS: KUALITAS SBY LEBIH BAIK DARI JOKOWIBREAKING NEWS
  • PDIP JATIM RESTUI RISMA GANTIKAN JOKOWI DI JAKARTABREAKING NEWS
  • KANTOR POLISI FEDERAL IRAK DISERANG MILITANBREAKING NEWS
HOME  »  NASIONAL  »  POLITIK

Senin, 17 Desember 2012 17:46 WIB

Perangkat Desa yang Demo Merupakan Korban Janji Politik

  • Views: 578
  • Komentar:
Perangkat Desa yang Demo Merupakan Korban Janji Politik

WartaNews-Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Tohari mengatakan, ribuan perangkat desa yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada hari, Jumat (14/12) lalu merupakan korban politik dari para calon kepala daerah saat melakukan kampanye untuk memikat para pemilihnya dengan iming-iming akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Mereka yang demo itu rata-rata orang yang dijanjikan oleh para pejabat politik ketika pemilu maupun pemilukada," kata Hajriyanto kepada para wartawan di Gedung DPR RI, Senin (17/12).

Ketua DPP Partai Golkar itu menilai, dalam Pemilukada banyak sekali gubernur dan bupati yang menyampaikan usulan pengangkatan PNS. Dengan begitu, kata dia,  pemerintah pusat yang menjadi korban dari janji para gubernur dan bupati serta walikota yang memberikan janji pengangkatan PNS dari para perangkat desa.

"Bola sudah dipusat, tinggal mereka mau mengangkat atau tidak. Makanya mereka menggugat ke pusat. Ini syarat dengan nuansa politik dan ini merupakan bagian dari perjanjian-perjanjian politik yang terselubung pada event politik seperti pilkada. Bahkan beberapa tim sukses janji seperti itu," pungkasnya. (ipk)

QR Code

Scan untuk membuka halaman ini di smartphone Anda

QR Code

Video

Advertisement